UU No. 9 Tahun 1998 dalam Kehidupan Demokrasi di Indonesia

UU.No.9 tahun 1998 dalam kehidupan demokrasi di Indonesia

Oleh : anshar[1]

Indonesia sebagai Negara demokrasi

Negara Indonesia merupakan salah satu Negara di dunia yang menganut paham demokrasi seperti tercantum dalam UUD 1945 yang berbunyi “kedaulatan ada di tangan rakyat”. Olehnya itu sebagai Negara yang menganut demokrasi di perlukan sarana kearah terbentuknya Negara yang demokratis.

Dalam kehidupan berdemokrasi setiap warga Negara memiliki hak dan peluang yang sama dalam sistem politik termasuk dalam hal proses pengambilan kebijakan. Maka dari itu secara prosedural dalam pemerintahan demokratis haruslah memilki institusi-institusi / lembaga politik yang memberi ruang seluas-luasnya kepada warga Negara untuk berpartisipasi.

Dalam konteks Indonesia lembaga-lembaga politik yang mensyaratkan pemerintahan yang demokratis secara prosedural sudah ada. Ini dapat di nilai dari adanya parlemen, sistem peradilan, eksekutif, parpol, pemilu dan lainnya. Tapi ini tidaklah cukup tanpa ada pengawasan/ kontrol dari rakyat. kontrol dari rakyat ini penting untuk menjaga jalannya lembaga-lembaga ini agar tetap pada koridor yang demokratis dan tetap berorientasi pada kepentingan rakyat. Bekerjanya sistem politik di Indonesia secara baik di harapkan mampu menjaga performa demokrasi dan di harapkan membawa membawa bangsa ini kearah yang lebih baik.

kontrol terhadap sistem

Dalam kenyataannya praktek sistem politik di Indonesia ternyata belum bekerja seperti apa yang di harapkan. Lembaga-lembaga politik yang di harapkan mampu bekerja untuk kepentingan rakyat belum mampu memenuhi harapan masyarakat.

Oleh karena itu pengawasan masyarakat terhadap kerja lembaga-lembaga politik tersebut menjadi amat penting seperti yang telah di utarakan sebelumnya.

Dalam sistem politik lahirnya sebuah kebijakan dari sistem politik berawal dari input dari rakyat kemudian di proses dalam sistem politik kemudian menghasilkan out put berupa kebijakan. Kebijakan inilah kemudian yang di ekspresikan oleh rakyat baik itu berupa dukungan terhadap kebijakan maupun tuntutan atas kebijakan tersebut.

Pada suatu Negara yang masih dalam transisi demokrasi biasanya budaya politiknya tergolong dalam budaya politik parokial. Termasuk di Indonesia. Pada budaya ini partisipasi masyarakatnya terhadap sistem politik masih rendah. Sehingga keterlibatan masyarakat lebih pada penanggapan terhadap kebijakan yang telah di hasilkan dari proses politik. Bukan pada memberi masukan atau in put kepada sistem.

Partisipasi masyarakat dalam mengekspresikan kebijakan yang lahir dari sebuah proses politik inilah kemudian yang di lakukan oleh banyak golongan dan dengan banyak cara. Baik itu yang mendukung kebijakan maupun yang menolak kebijakan yang lahir dari proses politik tersebut. Partisipasi tersebut merupakan salah satu bentuk partispasi serta kontrol dari rakyat terhadap berjalannya lembaga-lembaga politik yang ada di Negara ini.

Mengenai UU no thn 1998

Lahirnya UU no 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum kemudian menjadi perdebatan karena di anggap mengebiri kebebasan berekspresi masyarakat dalam hal menyampaikan pendapatnya.

Ini menjadi hal yang wajar karena hal tersebut dapat membatasi masyarakat termasuk mahasiswa dalam melakukan pengawasan dan kontrol terhadap kerja lembaga-lembaga politik yang ada di Negara ini. Mengingat lembaga-lembaga politik yang ada belum secara maksimal bekerja sesuai amanah yang di berikan melainkan berjalan hanya dengan logika kepentingan pribadi maupun golongan.

Permasalahan kedua yang muncul dari UU ini adalah semakin kuatnya posisi Negara terhadap masyarakat. Hal tersebut akan tambah menyulitkan rakyat dalam mengekspresikan partisipasinya dalam  hal pengawalan dan pengawasan proses dari sistem politik. Dominasi ini menjadi sebuah ketakutan mengingat pemerintah memiliki alat Negara yang dapat di gerakkan untuk menguatkan dominasinya tersebut. padahal dalam prinsipnya kekuatan masyarakat harus dapat mengimbangi kekuatan Negara agar pengawalan dan pengawasan yang dilakukan bisa maksimal.


[1] nara sumber pada acara Forum dialog public tentang  tata cara menyampaikan pendapat di muka umum yang dilaksanakan oleh PUSAT INFORMASI POLHUKAM BADAN INFORMASI PUBLIK DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA di Losari Metro Hotel 26 November 2008

About these ads

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.