Dalam kehidupan berdemokrasi setiap warga Negara memiliki hak dan peluang yang sama dalam sistem politik. Maka dari itu secara prosedural dalam pemerintahan demokratis haruslah memberi ruang seluas-luasnya kepada warga Negara untuk berpartisipasi. Partisipasi politik sendiri adalah kegiatan sukarela dari masyarakat dimana mereka turut mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak dalam proses pembentukan kebijakan (Herbert Mc Closky).

Dalam sistem politik demokratis pemilu hadir sebagai wadah atau praktek domokratis. Dan dalam momen inilah partai politik bersaing dengan menempatkan kandidat/ wakil-wakilnya untuk menempati jabatan publik. Kandidat/wakil-wakil tersebut lah yang akan di pilih oleh masyarakat sebagai perwakilan kepentingan mereka dalam sistem politik. Dan pada momen inilah masyarakat memberikan pilihan sebagai wujud partisipasi politiknya. Dalam kaitan pemilu sistim pemilu juga memberi dampak yang besar terhadap hasil pemilu terutama pada hal hubungan antara masyarakat dengan wakil yang di pilihnya. Keputusan MA tentang suara terbanyak memberi ruang yang besar untuk membangun hubungan yang erat antara wakil terpilih dengan konstituennya sebagai wujud partisipasi dalam proses pembentukan kebijakan kelak seperti defenisi partisipasi politik yang telah di kemukakan diatas.

Efek dari banyaknya warga Indonesia yang tidak menggunakan hak pilihnya pada tiap momen pemilihan langsung yang di laksanakan di negeri ini baik pada pemilihan tingkat nasional, propinsi dan kabupaten / kota membuat fenomena golput menjadi sebuah pembicaraan menarik. Seperti kita ketahui bersama pada pemilihan umum legislatif 2004 jumlah golput mengalahkan jumlah perolehan suara partai golkar yang menjadi pemenang pemilu waktu itu. Maraknya golput di negeri ini menimbulkan banyak pertanyaan bagaimana seharusnya kita menilai golput dalam kehidupan demokrasi?

Untuk menjawab pertanyaan di atas ada baiknnya kita melihat faktor-faktor yang mempengaruhi orang untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Secara teknis mungkin banyak di ketahui di media massa bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi, misalnya tidak terdaftar sebagai pemilih, tidak dapat undangan dari PPS, dll. Faktor-faktor yang di sebut sebelumnnya mungkin di sebabkan karena sistem atau penyelenggara pemilu. Faktor selanjutnya adalah faktor individu dengan alasan malas dan tidak memiliki calon yang memenuhi kriteria atau bisa mewakili kepentingannnya, dsb. Banyaknya alasan orang tidak menggunakan hak suaranya dalam pemilihan umum menandakan bahwa golput di Indonesia bukanlah suatu gerakan mayoritas yang terkonsolidasi dimana semua masyarakat memahami alasan idiologis untuk golput atau adanya kesepahaman bersama untuk tidak manggunakan hak pilihnya.

Besarnya angka golput ini juga dapat menjadi dua sisi mata uang untuk menilai tingkat kecerdasan politik masyarakat. Dimana angka tersebut dapat menjadi keberhasilan atau bahkan kegagalan pendidikan politik. Hal tersebut menjadi keberhasilan jika faktor yang membuat banyaknya angka golput menjadi alasan idiologis bersama yang mampu di pertanggung jawabkan sebagai masyarakat politik yang otonom (salah satu syarat konsolidasi demokrasi menurut Juan J. Linz dan Alfred Stepan). Namun itu menjadi sebuah kegagalan jika keikut sertaan dalam hal tidak menggunakan hak pilihnya di ikuti dengan kurangnya pemahaman akan keterkaitan partisipasi politik masyarakat dalam system politik baik dalam hal kekuasaan dan pembuatan kebijakan yang kelak berkaitan langsung dengan kehidupan keseharian masyarakat. Hal tersebut menjadi penting mengingat bentuk partispasi dan kesamaan hak dalam demokrasi harus di ikuti dengan pemahaman yang jernih (“perihal demokrasi” Robert A. Dahl) atau tercerahkan.

Mungkin pemilu 2009 nanti akan menjadi ukuran baru dalam hal partisipasi politik masyarakat dan tantangan bagi kontestan pemilu untuk merebut kepercayaan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Meningkatnya partisipasi akan menjadi hal baik bagi konsolidasi demokrasi jika hal tersebut menjadi partisipasi yang otonom dari masyarakat dan diikuti dengan pemahaman yang tercerahkan. Namun ini menjadi kemunduran jika dalam proses politik pemilu yang terjadi adalah partisipasi politik masyarakat yang di mobilisasi tanpa pemahaman yang jelas (mobilized participation Samuel P. Huntinton dan Joan M. Nelson). Begitupun dalam hal penilaian golput mengingat partisipasi dalam hal menggunakan suara/memilih dalam pemilu adalah hak politik bukanlah kewajiban politik.

Kata partai politik mungkin sudah sangat akrab di telinga kita mengingat sebagai konsekuensi dari sebuah Negara demokrasi maka menjadi keharusan bagi Negara Indonesia untuk memilki institusi-institusi / lembaga-lembaga politik yang secara prosedural menjadi syarat pemerintahan yang demokratis. Dari sekian syarat itu yang selalu menjadi pembicaraan menarik adalah partai politik dan pemilu.

Sebagai salah satu institusi politik dalam sistem demokrasi banyak yang mengatakan bahwa partai poltik adalah tulang punggung dari demokrasi itu sendiri. Makax kemapanan demokrasi dalam sebuah Negara secara sederhana dapat kita nilai dari partai politik dalam Negara tersebut dalam kaian ilmu politik ada banyak ahli yang mendefenisikan partai politik. Namun kali ini penulis akan menggunakan defenisi dari Giovanni Sartori. Dalam defeisinya Satrori mengemukakan bahwa partai politik adalah kelompok politik yang di identifikasi dengan lambang yang di gunakan dalam pemilu dan mampu menempatkan kandidatnya dalam pemilihan umum untuk memperebutkan jabatan publik. Dari defenisi yang telah dikemukakan sebelumnnya dapat kita ketahui bersama bahwa partai politik sebagai kelompok politik maka partai poltik akan menjalankan agenda-agenda politik dalam pemilihan umum dan bersaing dengan kelompok politik lainnya dalam pemilihan umum.

Namun sebagai sebuah kelompok politik partai politik memiliki fungsi-fungsi politik pula. Dalam literatur politik ada beberapa fungsi partai politik diantaranya sebagai sarana komunikasi politik, sosialisasi politik, pendidikan politik, dan rekruitmen politik. Dari beberapa fungsi yang telah disebutkan sebelumnnya dapat kita ketahui bersama bahwa partai politik menjadi sebuah intitusi yang penting dalam sistem politik yang demokratis. Karena secara fundamental partai politik menjadi penghubung antara masyarakat dan Negara dalam proses mempengaruhi, menetapkan dan mengawasi sebuah kebijakan melalui wakil-wakil yang telah di pilih masyarakat melalui pemilihan umum. Karena melalui wakil-wakilnya tersebut memungkinkan partai politik mengambil aspirasi masyarakat untuk di rumuskan menjadi sebuah kebjakan dalam pemerintahan.

Pertanyaan kemudian adalah bagaimana praktek partai politik yang ada di Indonesia. Seperti kita ketahui bersama sejak nafas reformasi berhembus d Indonesia partai politik bermunculan di negeri ini. Setidaknya telah dua kali bangsa ini melaksanakan pemilihan umum. Tapi dapat di lihat dari praktek politik partai ternyata tidak banyak berubah. Partai politik tidak maksimal dalam menjalankan fungsinya bahkan bisa di katakan partai politk mengabaikan fungsi-fungsi tersebut. Sebagai sarana komunikasi politik partai politik cenderung mengabaikan aspirasi masyarakat dalam membuat sebuah kebijakan. Sebagai sarana sosialisasi dan pendidikan politik partai politik justru tidak mendidik dan mencerdaskan masyarakat. Ini dapat di lihat dari sosialisasi politik partai yang lebih cenderung menggunakan praktek lama dengan mengadakan pawai serta mobilisasi massa (show of power) dengan menggunakan artis dan pagelaran musik sebagai daya tarik sehingga kesan mendidik lewat visi misi, platform serta agenda program partai semakin jauh. Selanjutnya sebagai sarana rekruitmen politik masih banyak partai yang elitis dalam menyeleksi dan merekrut kader sehingga yang terjadi adalah stagnasi politik dan memperlambat regenerasi politik. Hal tersebut membuat panggung politik bangsa di isi oleh wajah-wajah lama.

Dari hal yang telah di sebutkan di atas dapat di simpulkan partai politik masih jauh dari maksimal dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Pragmatisme politik yang di terapkan oleh partai politik di Indonesia menyebabkan partai politik sering menjadi pemicu konflik di masyarakat sehingga menyebabkan partai politik kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Tidak berjalannya aggregasi adan artikulasi politik menjadikan masyarakat apatis terhadapnya. Padahal seperti harapan kita bersama kehadiran partai politik dapat memberikan pencerahan dalam hal pendewasaan politik masyarakat sehingga menempatkan masyakat sebagai subjek politik bukan sebagai objek. Semoga dalam pemilihan umum tahun ini kita menemukan apa yang di harapkan sehingga pemilu tidak hanya menjadi pesta politik yang sia-sia.

setelahnya rasa lapar membuatnya tak bisa tidur…kali ini tak ada keberanian yang hinggap…hihihi…hingga raga tak mampu beranjak…walau mie instan di dapur siap menanti mengobati lapar malam itu…namun dia memilih diam…menanti fajar datang dan pagi menjelang…biar terang mengusir rasa takut menjauh darinya…plup plup…pacce!!!!

“merdeka”…hanya itu…biar mereka merasa msh ada yg ingat hari kemerdekaan ini…
3 menit kemudian ada balasan dr mereka…dari sekian nama yg sy sms hanya 34 yg membalas…isinya beragam…

“maradekayya tong”

“merdeka bukanlah skdar proklamasi kata2,merdeka bukan sekedar putih merah bendera.merdeka bukan sekedar sukarno hatta,dan merdeka bukan sekedar teriakan n bualn hnnga pnjhat solah suci tak b’dosa.tp merdeka adlh membebaskn,membebaskan bngsa dr kemiskinan,kbodohan,dr ketidak adilan n kesewenang2an.pjuangan belumlah selesai krn slama 63 thn bngsa ini hax d antar pd pntu gerbang kmrdekaan tp tdk masuk dlm rmh kmerdekaan,mari terus brjuang kwan,kibarkn bndera perlawanan.MERDEKA!”

“SIAP…kta merdeka”

“merdekaaaaaa jg sodara”

“sdh merdekakah anda saat ini?kalo blum cb tax nurani anda,mari merdekakan hati kita dr belenggu prasangka,dengki,&dusta.mari bertukar cinta&kasih sayang”

“merdeka apaan??? ;_( “

“baiklah…merdeka”

“17 aguztz itulh hr kmerdekaan..itu merdeka bersama,bersatu,berdakwah! :_D “

“kmerdekaan hanya bagi mereka yg punya kekuasan dan wanita…hehehe”

“hidup indonesia…merdeka…

sisanya menjawab
“merdeka jg”

fiuh…capek jg baca sms sebanyak itu…
krn penasaran sy bertanya k teman sy
apa sih merdeka itu?
>dia bilang merdeka itu bebas…
maksudx?
>”sadar memilih”
oooooo….

setelah meninggalkan tempat sy berpikir sendiri…kalo merdeka sesederhana itu berarti  kita  memang merdeka…karena  kita sadar memilih untuk tdk merdeka…
kalo seperti itu mari belajar merdeka dgn tdk merdeka…

apakah ini menandakan ramadhan tahun ini hamba Allah telah hilang…
kemudian di ganti dengan nama2 orang baru yang tahun ini semakin rajin
hadir d mesjid dan semakin dermawan…

fenomena ini d barengi dengan penuhnya jalan d kampung dengan spanduk
dan baliho ucapan selamat ramdhan yg sangat kecil bila d banding
dengan besarnya gambar wajah mereka dengan logo partai mereka…

sy jadi takut membanyangkan apa yg terjadi pada hari lebaran
nanti…sy takut senyum dan jabat tangan d tafsir lain serta
silaturrahmi d maknai berbeda oleh mereka…

mari bersama2 mencari hamba Allah yg menghilang ramadhan tahun ini…

UU.No.9 tahun 1998 dalam kehidupan demokrasi di Indonesia

Oleh : anshar[1]

Indonesia sebagai Negara demokrasi

Negara Indonesia merupakan salah satu Negara di dunia yang menganut paham demokrasi seperti tercantum dalam UUD 1945 yang berbunyi “kedaulatan ada di tangan rakyat”. Olehnya itu sebagai Negara yang menganut demokrasi di perlukan sarana kearah terbentuknya Negara yang demokratis.

Dalam kehidupan berdemokrasi setiap warga Negara memiliki hak dan peluang yang sama dalam sistem politik termasuk dalam hal proses pengambilan kebijakan. Maka dari itu secara prosedural dalam pemerintahan demokratis haruslah memilki institusi-institusi / lembaga politik yang memberi ruang seluas-luasnya kepada warga Negara untuk berpartisipasi.

Dalam konteks Indonesia lembaga-lembaga politik yang mensyaratkan pemerintahan yang demokratis secara prosedural sudah ada. Ini dapat di nilai dari adanya parlemen, sistem peradilan, eksekutif, parpol, pemilu dan lainnya. Tapi ini tidaklah cukup tanpa ada pengawasan/ kontrol dari rakyat. kontrol dari rakyat ini penting untuk menjaga jalannya lembaga-lembaga ini agar tetap pada koridor yang demokratis dan tetap berorientasi pada kepentingan rakyat. Bekerjanya sistem politik di Indonesia secara baik di harapkan mampu menjaga performa demokrasi dan di harapkan membawa membawa bangsa ini kearah yang lebih baik.

kontrol terhadap sistem

Dalam kenyataannya praktek sistem politik di Indonesia ternyata belum bekerja seperti apa yang di harapkan. Lembaga-lembaga politik yang di harapkan mampu bekerja untuk kepentingan rakyat belum mampu memenuhi harapan masyarakat.

Oleh karena itu pengawasan masyarakat terhadap kerja lembaga-lembaga politik tersebut menjadi amat penting seperti yang telah di utarakan sebelumnya.

Dalam sistem politik lahirnya sebuah kebijakan dari sistem politik berawal dari input dari rakyat kemudian di proses dalam sistem politik kemudian menghasilkan out put berupa kebijakan. Kebijakan inilah kemudian yang di ekspresikan oleh rakyat baik itu berupa dukungan terhadap kebijakan maupun tuntutan atas kebijakan tersebut.

Pada suatu Negara yang masih dalam transisi demokrasi biasanya budaya politiknya tergolong dalam budaya politik parokial. Termasuk di Indonesia. Pada budaya ini partisipasi masyarakatnya terhadap sistem politik masih rendah. Sehingga keterlibatan masyarakat lebih pada penanggapan terhadap kebijakan yang telah di hasilkan dari proses politik. Bukan pada memberi masukan atau in put kepada sistem.

Partisipasi masyarakat dalam mengekspresikan kebijakan yang lahir dari sebuah proses politik inilah kemudian yang di lakukan oleh banyak golongan dan dengan banyak cara. Baik itu yang mendukung kebijakan maupun yang menolak kebijakan yang lahir dari proses politik tersebut. Partisipasi tersebut merupakan salah satu bentuk partispasi serta kontrol dari rakyat terhadap berjalannya lembaga-lembaga politik yang ada di Negara ini.

Mengenai UU no thn 1998

Lahirnya UU no 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum kemudian menjadi perdebatan karena di anggap mengebiri kebebasan berekspresi masyarakat dalam hal menyampaikan pendapatnya.

Ini menjadi hal yang wajar karena hal tersebut dapat membatasi masyarakat termasuk mahasiswa dalam melakukan pengawasan dan kontrol terhadap kerja lembaga-lembaga politik yang ada di Negara ini. Mengingat lembaga-lembaga politik yang ada belum secara maksimal bekerja sesuai amanah yang di berikan melainkan berjalan hanya dengan logika kepentingan pribadi maupun golongan.

Permasalahan kedua yang muncul dari UU ini adalah semakin kuatnya posisi Negara terhadap masyarakat. Hal tersebut akan tambah menyulitkan rakyat dalam mengekspresikan partisipasinya dalam  hal pengawalan dan pengawasan proses dari sistem politik. Dominasi ini menjadi sebuah ketakutan mengingat pemerintah memiliki alat Negara yang dapat di gerakkan untuk menguatkan dominasinya tersebut. padahal dalam prinsipnya kekuatan masyarakat harus dapat mengimbangi kekuatan Negara agar pengawalan dan pengawasan yang dilakukan bisa maksimal.

[1] nara sumber pada acara Forum dialog public tentang  tata cara menyampaikan pendapat di muka umum yang dilaksanakan oleh PUSAT INFORMASI POLHUKAM BADAN INFORMASI PUBLIK DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA di Losari Metro Hotel 26 November 2008

]]> http://ansharpolitik02.wordpress.com/2009/01/17/uu-no-9-tahun-1998-dalam-kehidupan-demokrasi-di-indonesia/feed/ 0 ansharpolitik02 http://ansharpolitik02.wordpress.com/2009/01/16/mahasiswa-dan-citra-universitas/ http://ansharpolitik02.wordpress.com/2009/01/16/mahasiswa-dan-citra-universitas/#comments Fri, 16 Jan 2009 19:36:02 +0000 ansharpolitik02 http://ansharpolitik02.wordpress.com/?p=6 ]]> MAHASISWA DAN CITRA UNIVERSITAS[1]

Oleh : Anshar

Mahasiswa ilmu politik dan sekjen BEM UNHAS

Perubahan dan pembetukan fakta sejarah  baru selalu lahir dari sebuah gagasan cemerlang, dimana proses sosial dengan segala bentuk dan konsekwensinya berlangsung dengan, di mulai, pada adanya pandangan dunia yang memuat nilai-nilai dan aturan tentang rekayasa sosial atau social engineering yang sempurna dan universal.

Tadisi serta prilaku masyarakat dalam konteks kekinian tidak bisa di lepaskan dari pengaruh dan suasana sosial politik yang menempatkan kita bukan pada posisi statis. Perubahan sosial memastikan kita berada pada posisi perubahan itu sendiri dengan melihat realitas yang seharusnya di lakukan dalam rangka mebentuk kerangka penyadaran secar a kultural pada lingkungan masyarakat yang bersifat plural.

Namun, harus disadari bahwa perubahan dalam perspektif transisi tidak selamanya mengarahkan kita pada kondisi tatanan sosial yang lebih baik. Indonesia yang kini sedang dalam transisi demokrasi pun seperti itu. Sistem politik yang dulunya otoriter, perlahan ditinggalkan dengan membangun sistem yang lebih demokratis. Sistem pemerintahan yang lebih terdesentralisasi tak akan berjalan dengan baik tanpa adanya upaya upaya kongkrit pada seluruh elemen serta proses pengawalan yang ketat untuk tetap menjaga gerak perubahan ke arah yang di inginkan.

KADERISASI

Dalam menggerakkkan realitas sosial kearah yang lebih cemerlang serta tetap menjaga dan mengawal perubahan, yang pertama harus di siapkan adalah penggerak serta pengawal perubahan itu sendiri. Pada posisi inilah mahasiswa sebagai kaum terpelajar dan simbol masyarakat tercerahkan menempatkan diri sebagai motor penggerak dan mampu mengisi peran-peran positifnya.

Fungsi mahasiswa sebagai agen kontrol sosial dan kekuatan moral harus mampu di tafsirkan sampai pada wilayah penerapannya ke masyarakat. Hal tersebut meniscayakan adanya pembangunan kapasitas yang biasa di sebut kaderisasi.

Proses demikian ini hadir dengan tujuan melahirkan generasi yang tidak gagap akan perubahan. Kaderisasi mampu menciptakan generasi mandiri, rasional, dan berwawasan luas serta mempunyai kesadaran objektif dalam melihat fenomena masyarakat.

Pada proses pembangunan kapasitas (kaderisasi) inilah yang kemudian di pilih oleh lembaga mahasiswa sebagai wujud partisipasi dalam melahirkan kader-kader dalam mengawal perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik.

Pada hekikatnya bentu pengkaderan yang di lakukan lembaga mahasiswa  berorientasi pada pementukan watak kepribadian, pola piker, serta wawasan kemahasiwaan. Kedudukan dan peranan pengkaderan ini untuk meletakkan pondasi bagi setiap mahasiswa yang di tuntut siap mengemban amanah dan tanggung jawab dalam rangka membangun bangsa Indonesia di masa depan.

Kaderisasi dalam lembaga kemahasiswaan sangat menentukan gerak dan dinamika organisasi. Sebab dalam kaderisasi kemampuan konsepsi serta kemapuan manajerial mahasiswa diasah sehingga lembaga mahasiswa di harapkan mampu menjadi alat perjuangan dalam mentransformasikan gagasan gerakan dalam rumusan cita-cita yang ingin di capai untuk membawa bangsa ini menjadi bangsa yang berkeadilan.

Agar dapat mewujudkan cita-cita tersebut menjadi sebuah keniscayaan bahwa pengkaderan lembaga mahasiswa di arahkan pada suatu proses rekayasa pembentukan kader yang memiliki karakter, nilai, dan kemampuan melakukan transformasi watak dan kepribadian yang utuh, wawasan intelektual,serta orientasi pada kemampuan profesionalisme yang kelak akan melahirkan alumni yang berkualitas dan mampu menjadi penggerak dalam mewujudkan perubahan kearah yang lebih baik.

BIROKRASI KAMPUS

Ada banyak elemen dalam sebuah universitas. Selain mahasiswa ada pejabat struktural (dari tingkat universitas, fakultas sampai program studi), dosen, dan pegawai. Setiap elemen ini harus senantiasa bersinergis dan saling mendukung sehingga tercipta suasana kondusif yang di harapkan akan mendorong peningkatan kualitas universitas.

Pelibatan tiap komponen yang ada di kampus dalam hal pembuatan kebijakan sangatlah penting hingga kebijakan yang keluar menjadi sebuah cita-cita bersama dan visi tersebut akan mampu di terjemahkan menjadi tindakan oleh tiap komponen yang ada di kampus.

Jika yang terjadi malah sebaliknya tentulah akan menciptakan kondisi saling tidak percaya. Birokrat kampus dengan tafsirnya sendiri memilih jalan sendiri tentang cara membangun kampus. Sementara mahasiswa yang notabene adalah calon-calon keluaran universitas menjadi terlupakan karena tidak dilibatkan pada setiap agenda. Mahasiswa pun berjalan dengan konsepnya sendiri tentang cara membangun universitas dengan model pengkaderannya.

CITRA UNIVERSITAS

Universitas Hasanuddin (Unhas) sebagai lembaga pendidikan dengan predikat sebagai universitas terkemuka di Indonesia bagian timur memang menghadapi tantangan yang berat untuk membuktikan predikat yang melekat padanya. Ukuran sederhana untuk menilai hal tersebut jangan dilihat dari luas area dan besarnya gedung yang dimiliki Unhas sebagai institusi pendidikan.

Tapi mari kita nilai dari praktik birokrasi, sistem pendidikannya, kualitas dosen serta kualitas lulusan yang di hasilkannya. Dan yang diketahui awam, yang menjadi luaran universitas adalah mahasiswa.

Tentulah proses peningkatan kualitas dilakukan sewaktu mahasiswa masih berada di universitas atau ketika masih mahasiswa.

Ketika sebuah institusi pendidikan gagal melahirkan luaran yang berkualitas berarti yang harus di salahkan adalah para pendidiknya. Merekalah yang melakukan interaksi dengan mahasiswa di ruang kuliah.

Sementara kita ketahui bersama bahwa kreatifitas, kepemimpinan serta kepekaan sosial yang menjadi sebuah modal dalam membangun masyarakat tidak di terima dalam ruang kuliah, tetapi di dapatkan melalui sebuah proses yang panjang dalam interaksi di dunia kemahasiswaan melalui lembaga mahasiswa.

KONSENSUS

Dalam kolom opini berjudul Ada apa di dunia kampus (tribun 16/10/2006), Pembantu Dekan III FISIP Unhas Abdul Gaffar, mengatakan, “Dunia mahasiswa penuh dengan dinamika….” Tapi ketika menghadapi dinamika kemahasiswaan (baca: tarik menarik soal ospek) yang terjadi malah pemberian sanksi berupa skorsing yang senyatanya tidak mendidik. Lebih ironis lagi karena hal itu justru terjadi di lingkungan FISIP Unhas, yang mana seharusnya menjadi tempat persemaian atau kawah candradimuka bagi pergumulan gagasan yang di anggap bertentangan.

Lingkungan FISIP Unhas seharusnya menjadi tempat melahirkan nilai-nilai demokrasi. di FISIP Unhas lah kita belajar tentang manusia sebagai mahluk sosial dan karena itu harus memahami lingkungan dan kebudayaannya. Di situ pulalah kita belajar tentang berkomunikasi secara persuasif dan cara bernegosiasi hingga melairkan sebuah kompromi sebagai pilihan terbaik.

Tapi semua yang di sebutkan di atas, justru sebagian besarnya tidak di praktikkan oleh mereka yang seharusnya mengajarkan kepada para mahasiswa. Belajar berdemokrasi cukup sederhana pemaknaanya, yakni, cara kita menghargai sebuah perbedaan ideologi ataupun perbedaan pendapat.

Bukankah teori tindakan komunikatif dari Habermas mengajarkan kita untuk tetap menjalin komunikasi sehingga hubungan sosial tetap berjalan.

Perbedaan yang tidak di komunikasikan dengan baik melalui sebuah dialog dapat membuat kita terjebak pada ego narsistik yang mengarahkan pada putusnya hubungan sosial dan bisa berakibat pada timbulnya anarki yang akhirnya menggiring kita pada chaos social.

Dekonstruksi dari Derrida mengingatkan kita, pemaksaan kehendak bisa saja di bungkus dengan kemasan bernama konsensus. Hal tersebut bisa terjadi jika pihak yang melakukan dialog dalam mencari solusi tidak dalam posisi setara.

[1] Tulisan ini dimuat pada halaman opini Tribun Timur pada bulan Oktober 2006

]]> http://ansharpolitik02.wordpress.com/2009/01/16/mahasiswa-dan-citra-universitas/feed/ 0 ansharpolitik02